Syarat Penyaluran Dana Desa 2020
Syarat penyaluran dana Desa 2020. mari kita bahas pada artikel kali ini.
Pada tanggal 31 Desember 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani PMK terbaru yaitu PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, PMK ini mengantikan PMK sebelumnya yaitu PMK Nomor 193/PMK.07 /2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838).
Terdapat beberapa ketentuan dasar yang berbeda dengan PMK lama, antara lain Tahapan dan Persyaratan Penyaluran. Tahapan penyaluran yang berubah yaitu untuk tahun 2020 dan seterusnya, Dana Desa akan disalurkan 3 tahap dengan ketentuan tahap satu sebesar 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%, berbeda dari sebelumnya tahap satu 20%, tahap kedua dan ketiga masing-masing 40%.
Dalam pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:
- Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
- Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
b. tahap II berupa:
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
c. tahap III berupa:
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
Dokumen yang harus disampaikan oleh Kepala Desa
Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa
- peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap II berupa
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
c. tahap III berupa
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
Sekian artikel kali ini, jika bermanfaat silahkan dishare, jangan lupa bergabung dengan ribuan Penggiat Desa lainnya di Halaman Media Desa untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Desa dan meningkatkan pengetahuan terkait Desa dan Regulasinya.
